Bali, 10/10/2024. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (DJPPI) menggelar Rapat Koordinasi Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) DJPPI 2025-2029 di Renaissance Bali Nusa Dua Resort. Rakor renstra tahun ini mengusung tema Mewujudkan Meaningful Connectivity melalui Perkuatan Fondasi Transformasi Digital: Memastikan ketersediaan infrastruktur konektivitas digital yang andal, terjangkau, dan merata, dalam rangka mendukung percepatan pengembangan ekosistem digital nasional. 

Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan strategi kebijakan yang mendukung transformasi digital serta pengembangan sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran untuk menjadi pedoman dalam upaya mencapai sasaran DJPPI selama lima tahun ke depan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Jenderal DJPPI (Wayan Toni Supriyanto), Direktur Ketenagalistrikan Teknologi dan Informatika BAPPENAS (Taufik Hidayat Putra), Kepala Biro Perencanaan Kominfo (Arifin Saleh Lubis), serta para Direktur di lingkungan DJPPI. Turut hadir dalam acara ini narasumber spesial,  Menteri ESDM Kabinet Kerja 2016-2019 (Ignasius Jonan) menyampaikan keynote speech dengan topik “Leading Public Service Transformation” 

Dalam sambutannya, Wayan Toni Supriyanto menekankan pentingnya penyusunan Resntra DJPPI.

“Penyusunan rencana strategis bukan hanya sekadar formalitas, melainkan sebuah upaya fundamental dalam memastikan bahwa setiap langkah dan kebijakan yang kita ambil dapat sinergis dengan visi misi Presiden serta rencana pembangunan nasional,” tegasnya.

Sambutan oleh Dirjen PPI (Wayan Toni Supriyanto)

Ia juga menegaskan peran strategis DJPPI dalam mendukung transformasi digital di Indonesia melalui beberapa langkah, seperti:

1. Menciptakan iklim industri yang sehat dan efisien dengan perlindungan konsumen melalui kebijakan dan regulasi progresif.
2. Mengembangkan industri pos dan logistik dalam mendukung ekonomi digital.
3. Meningkatkan coverage dan standar layanan atau Quality of Service (QoS) penyelenggaraan Fixed Broadband (FBB), Mobile Broadband (MBB), dan penyiaran digital.
4. Mengawal migrasi TV analog ke TV digital dan Analog Switch Off (ASO).
5. Memberikan layanan publik di bidang pos, telekomunikasi, dan penyiaran, termasuk akses telekomunikasi terkait kebencanaan dan kedaruratan.
6. Menyelesaikan legislasi dan peraturan implementasi.

DJPPI berharap penyusunan rencana strategis ini dapat menjadi landasan kuat dalam menghadapi berbagai tantangan transformasi digital di masa mendatang, serta mendorong pengembangan sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran secara berkelanjutan.