Penulis : | Tanggal : |
DJPPI | November 19,2024 |
Jakarta, 19/11/2024. Direktorat Pengembangan Pitalebar DJPPI Komdigi menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Strategi Kolaborasi Dalam Rangka Memangkas Biaya Regulasi dan Meningkatkan Kemampuan Investasi bagi Industri Telekomunikasi”. Acara ini dilaksanakan di Hotel Park Hyatt, Jakarta.
Acara dihadiri oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Infromatika, Wayan Toni Supriyanto, Direktur Pengembangan Pitalebar Marvel Parsaoran Situmorang, Kepala Bidang Telekomunikasi - Kemenko Polkam, Atep Putu Anta, Koordinator Pemanfaatan dan Ekosistem TIK Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika - Kementerian PPN/Bappenas, Andianto Haryoko, Analis Kebijakan Ahli Madya, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah II Ditjen Bina Pemerintahan Daerah – Kementerian Dalam Negeri, Ucup Hidayat, Kasubdit Fasilitas Operasional Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian - Kementerian Perhubungan, Eka Arista, Project Officer Pembinaan dan Pengelolaan Leger Jalan, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Ditjen Bina Marga - Kementerian Pekerjaan Umum, Muhammad Aldinnur Biriansyah, Kasubdit Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis Kawasan Konservasi, Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, Ditjen KSDAE - Kementerian Kehutanan, Probo Wresni Adji, serta Ketua Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, Jerry Mangasas Siregar.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mewujudkan 17 Arah Pembangunan Indonesia Emas pada butir IE.06 yang menekankan perlunya percepatan penyediaan dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Indonesia yang belum terjangkau fasilitas telekomunikasi, peningkatan pembangunan infrastruktur digital, serta penyiapan sumber daya manusia atau talenta digital.
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Wayan Toni Supriyanto, menekankan pentingnya kolaborasi untuk mempercepat transformasi digital nasional.
"Merujuk pada aspirasi Indonesia Emas 2045, untuk menjadi negara ekonomi top dunia, penguasaan teknologi digital yang maju adalah kunci utama. Namun, kita harus menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari rendahnya utilitas spektrum frekuensi hingga kendala aksesibilitas perangkat TIK di berbagai daerah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku industri untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berdaya saing," tegasnya.
Melalui FGD ini diharapkan dapat dirumuskan berbagai solusi, strategi, dan rekomendasi kebijakan yang mendukung tumbuhnya industri telekomunikasi dan memperkuat ekosistem digital. Langkah ini diharapkan mampu mendorong percepatan transformasi digital menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045.