Penulis : | Tanggal : |
Haronas Kutanto | November 30,2023 |
Jakarta, 30/11/2023. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (DJPPI) menghadiri Rapat Koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sekaligus Sosialisasi Undang-Undang ASN (UU ASN). Acara ini dilaksanakan di Hotel JW Marriott Jakarta.
Acara ini dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria, beserta seluruh jajaran pejabat Eselon I di Kominfo, dan Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdul Hakim.
Dalam sambutannya Budi Arie menyampaikan, ”Transformasi adalah elemen yang tidak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Presiden Joko Widodo telah menegaskan pentingnya transformasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Beliau menekankan bahwa di masa depan, pertarungan bukan lagi antara negara yang kuat dan lemah, melainkan antara negara yang cepat dan lambat”
Untuk mewujudkan tata kelola yang baik, diperlukan komitmen nyata dan perbaikan berkelanjutan dari berbagai aspek tata kelola pemerintahan. Hanya sekitar 20% transformasi sektor publik yang berhasil mencapai tujuannya secara global. Fokus pada peningkatan kinerja dan kesehatan organisasi, termasuk melalui perubahan birokrasi dapat meningkatkan peluang keberhasilan transformasi organisasi sektor publik sebesar 79%.
Terdapat empat elemen penting yang perlu didorong oleh organisasi sektor publik untuk bertransformasi dengan baik:
- Tujuan aspiratif yang terukur
- Inisiatif praktis yang terbuka terhadap masukan
- Mekanisme eksekusi dan evaluasi yang efektif
- Tim transformasi yang kompeten
Budi Arie meyakini bahwa keempat elemen tersebut akan terus didorong melalui reformasi birokrasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Selain mengikuti rakor dan sosialisasi UU ASN, DJPPI meraih penghargaan dalam konteks apresiasi tim satuan kerja berprestasi lintas direktorat, diantaranya:
Direktorat Telekomunikasi:
- Peringkat 2 penyelenggara Pelayanan Publik kategori "Pelayanan Prima" tahun 2022.
- Penghargaan predikat kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 (nilai 92,70 - Zona Hijau/Kualitas Tertinggi).
Direktorat Penyiaran:
- Penghargaan predikat kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 (nilai 92,70 - Zona Hijau/Kualitas Tertinggi).
Sekretariat Ditjen PPI:
- Peringkat 1 Kategori Zero Retur Semester I Tahun 2022.
- Peringkat 2 Kategori Kepatuhan Penyampaian SP PPMPN Induk Semester I Tahun 2022.
- Peringkat 2 Kategori kepatuhan Satan Kerja dalam proses pendaftaran kontrak kategori pagu bear (>500m ) semester I tahun 2022.
- Juara 2 Pengajuan Kontrak Tepat Waktu.
- Juara 3 Penyampaian SPM Penghasilan PPNPN Induk Tercepat.